medik-tv.com Ketapang – Ratusan massa yang terdiri dari mahasiswa, driver ojek online, hingga masyarakat umum menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Ketapang, Jalan Jenderal Sudirman, Senin siang (01/09/2025).
Aksi ini menjadi bentuk respon atas kondisi sosial-politik nasional yang dinilai “tidak baik-baik saja” serta sejumlah persoalan lokal di Kabupaten Ketapang.
Demonstrasi berlangsung damai dengan pengawalan ketat aparat kepolisian dan TNI. Ketua DPRD Ketapang Achmad Sholeh bersama jajaran dewan turun langsung menerima aspirasi massa. Kapolres Ketapang AKBP Muhammad Haris juga hadir mendampingi jalannya aksi.
Dalam orasinya, massa menyampaikan sepuluh tuntutan kepada DPRD Ketapang, mulai dari penegasan fungsi DPRD, perbaikan infrastruktur, pengawasan pokok pikiran dewan, hingga rekomendasi pengesahan RUU Perampasan Aset.
Dari sepuluh tuntutan itu, ada dua poin yang paling mencuri perhatian. Pertama, evaluasi program makan gizi gratis yang dinilai tidak efektif meningkatkan indeks pembangunan manusia, sementara di Ketapang masih terdapat sekitar 17 ribu anak tidak bersekolah. Kedua, desakan agar pemerintah memberikan legalitas pertambangan rakyat. Menurut demonstran, selama ini para penambang bekerja dengan rasa takut karena statusnya ilegal, padahal aktivitas itu menjadi sumber nafkah keluarga.
Menanggapi aspirasi tersebut, Ketua DPRD Ketapang Achmad Sholeh mengapresiasi penyampaian tuntutan secara damai. Ia menegaskan, semua poin yang disampaikan akan menjadi prioritas pembahasan DPRD. Bahkan, ia menyatakan siap menandatangani kesepakatan bersama dengan mahasiswa dan masyarakat sebagai bentuk komitmen dewan.
“Semua aspirasi akan kami tindak lanjuti. Jika kewenangan ada di provinsi, kami siap menyampaikan ke provinsi. Anggota dewan tidak boleh hura-hura, melainkan harus memahami aspirasi rakyat,” tegas Achmad Sholeh.
Selain ke DPRD, massa juga menyuarakan tujuh tuntutan kepada pihak kepolisian. Isu nasional yang diangkat di antaranya desakan pencopotan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo serta transparansi hukum atas kasus meninggalnya Affan Kurniawan yang diduga akibat pelanggaran SOP aparat.
Sementara isu lokal yang disoroti adalah maraknya peredaran narkoba, balap liar, knalpot blong, hingga penyelewengan BBM bersubsidi.
Kapolres Ketapang AKBP Muhammad Haris menyampaikan, pihaknya akan menindaklanjuti persoalan lokal dan siap terbuka terhadap kritik masyarakat.
“Untuk isu nasional, kami kawal dan dampingi, informasi juga akan kami berikan secara transparan. Sedangkan untuk isu lokal, mulai dari balap liar, narkoba, hingga BBM bersubsidi, akan kami tindaklanjuti secara tegas,” ujarnya.
Aksi yang berlangsung sejak siang hingga sore itu berakhir tertib dan kondusif tanpa insiden. Massa pun membubarkan diri usai menyampaikan aspirasi.
