medik-tv.com Ketapang – Pemerintah Kabupaten Ketapang kembali menegaskan komitmennya dalam mempercepat pembangunan infrastruktur strategis. Pada Sabtu, 10 Mei 2025, Bupati Ketapang memimpin langsung rapat lanjutan musyawarah akselerasi perbaikan jalan rusak di ruas Pelang–Kepuluk–Batu Tajam. Pertemuan ini berlangsung di ruang rapat Kantor Bupati Ketapang dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan utama.
Rapat turut dihadiri perwakilan perusahaan perkebunan sawit, perusahaan tambang, pengusaha lokal, Pertamina, Hiswanamigas, KADIN Ketapang, HIPMI, tokoh masyarakat, dan unsur TNI. Kehadiran berbagai elemen ini menandakan keseriusan semua pihak dalam menjalin sinergi dan kolaborasi untuk menangani persoalan infrastruktur yang telah lama menjadi keluhan masyarakat.
“Saya menekankan pentingnya kerjasama gotong royong dalam merealisasikan perbaikan jalan ini. Ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tetapi tanggung jawab bersama seluruh pihak yang merasakan dampaknya—baik langsung maupun tidak langsung,” ungkap Bupati Ketapang.
Bupati juga menambahkan bahwa perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Ketapang diharapkan turut aktif berkontribusi.
“Ketapang adalah rumah besar kita bersama, tempat kita hidup dan mencari makan. Mari kita bangun, kita rawat, dan kita pelihara bersama-sama,” tegasnya.
Rapat evaluasi ini membahas secara rinci rencana teknis perbaikan jalan, kendala yang dihadapi di lapangan, serta skema pendanaan yang transparan dan efektif. Kesepakatan pun dicapai terkait pembagian tanggung jawab antara para pihak, mulai dari penyediaan alat berat, tenaga kerja, material, hingga dukungan anggaran.
Tak hanya fokus pada perbaikan jalan, rapat juga membahas rencana pembangunan jembatan timbang sebagai bentuk pengawasan terhadap beban lalu lintas yang berpotensi merusak jalan.
Perbaikan infrastruktur ini diharapkan mampu mendorong peningkatan konektivitas antar wilayah serta membuka peluang pertumbuhan ekonomi yang lebih merata bagi masyarakat Ketapang.
Rapat ditutup dengan penandatanganan berita acara kesepakatan gotong royong, yang mencakup target penyelesaian proyek, jadwal pelaksanaan, serta sistem monitoring yang akan diterapkan untuk menjamin transparansi dan keberlanjutan pelaksanaan di lapangan.
