Medik-tv.com Ketapang – DPRD Kabupaten Ketapang menggelar rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Anggota DPRD Kabupaten Ketapang Terhadap Pidato Bupati Ketapang atas pengantar Nota Keuangan dan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 di Gedung Pancasila, Ketapang, Selasa (19/9/2023). Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Ketapang, M. Febriadi didampingi wakil ketua Suprapto dan Jamhuri Amir.
Salah satu Anggota DPRD dari Fraksi Golkar, Polonius Polo, menyampaikan pemandangan umum yang berisi beberapa hal. Di antaranya terkait peningkatan reformasi birokrasi yang akuntabel dan berkualitas. Wakil rakyat memberikan apresiasi kepada Pemerintah Daerah, yang mana sampai hari ini dapat menyajikan pelayanan birokrasi yang baik.
“Namun demikian, kami berharap ke depannya dapat ditingkatkan menjadi lebih baik. Sehingga masyarakat mendapatkan pelayanan birokrasi yang sederhana, cepat, tidak berbelit – belit, ribet, dan tentu saja mendapatkan kepastian hukum,” kata Polonius.
Dalam kesempatan itu, Polonius juga menyampaikan beberapa catatan dari kalangan Dewan soal infrastruktur jalan. Hendaknya pembangunan infrastruktur jalan yang belum tuntas baik kualitas mantap maupun fungsional dapat diselesaikan pada tahun 2024.
“Contoh Jalan Tahak-Loko, Meraban-Lelayang, dan juga Tahak-Botong. Demikian juga dengan infrastruktur jembatan pada ruas jalan tersebut,” katanya menambahkan.
Selanjutnya Wakil Bupati Ketapang, Farhan menyampaikan jawaban eksekutif atas pemandangan umum Anggota DPRD. Farhan mengatakan apa yang disampaikan Anggota Dewan tersebut sudah dalam koridor program Pemkab Ketapang untuk penganggaran di 2024.
“Jadi, permasalahan yang disampaikan Anggota DPRD Ketapang sudah tertuang dalam rancangan rencana Pemkab Ketapang. Sepanjang sudah tertuang dalam rencana Pemkab Ketapang maka akan dikaji tingkat prioritas, mana yang harus didahulukan sesuai kemampuan anggaran daerah,” kata wabup Farhan.
