medik-tv.com KETAPANG – Pengelolaan parkir dan limbah medis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Agoesdjam Ketapang diduga tidak transparan dan berpotensi menimbulkan penyimpangan. Uang parkir yang seharusnya menjadi pendapatan daerah dikelola secara internal oleh bendahara rumah sakit tanpa pengawasan yang jelas, sementara limbah medis dikontrakkan ke pihak ketiga dengan utang yang mencapai miliaran rupiah.
Para juru parkir (jukir) mengaku menyerahkan uang parkir kepada “orang dalam” rumah sakit, bukan melalui mekanisme resmi yang akuntabel.
“Parkir kami setor ke orang dalam di rumah sakit,” ujar seorang jukir yang enggan disebutkan namanya.
Yang mengejutkan, anggota Dewan Pengawas RSUD Agoesdjam, Andre Fahreza, mengaku tidak mengetahui alur pengelolaan dana parkir tersebut.
“Kami tidak tahu. Soal keuangan di rumah sakit sangat tertutup,” ujarnya saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (10/04/2025).
Tidak adanya Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati (Perbub) yang mengatur pengelolaan dana parkir Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) diduga menjadi celah untuk praktik tidak transparan ini. Selama ini, aturan yang ada hanya mengacu pada Permendagri Nomor 79 Tahun 2018 dan PP Nomor 74 Tahun 2012 tentang BLUD.
Selain parkir, pengelolaan limbah medis juga dipertanyakan. Andre mengungkapkan, RSUD Agoesdjam memiliki utang miliaran rupiah kepada vendor pengelola limbah sejak era kepemimpinan dr. Feria Kowira.
“Sempat disebutkan bahwa limbah rumah sakit berhutang sampai miliaran dengan vendor. Itu zaman Feria,” jelasnya.
Desas-desus beredar bahwa pengelolaan limbah medis melibatkan rekan dekat Plt. Direktur RSUD Agoesdjam, dr. Feria Kowira. Namun, saat dikonfirmasi wartawan, Feria memilih diam dan tidak memberikan tanggapan.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Ketapang, Akia, menyatakan bahwa pengelolaan parkir di RSUD Agoesdjam bukan kewenangan mereka.
“Kalau RSUD itu internal mereka, bukan kewenangan Dishub,” tegas Akia melalui pesan tertulis.
Masyarakat pun semakin curiga dan mendesak adanya audit menyeluruh terhadap pengelolaan keuangan RSUD dr. Agoesdjam.
“Publik berharap rumah sakit lebih transparan, sesuai harapan Bupati AW agar RSUD berbenah dalam pelayanan dan pengelolaan anggaran,” kata Ridwan, warga Ketapang.
