medi-tv.com Ketapang – Usai 16 murid dan seorang guru SDN 12 Benua Kayong diduga keracunan makanan bergizi gratis (MBG), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ketapang bergerak cepat. Wakil Bupati Ketapang, Jamhuri Amir, memastikan akan mengevaluasi kinerja dapur MBG bersama Badan Gizi Nasional (BGN).
“Secepatnya Pemkab akan evaluasi pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG, bersama BGN,” tegas Jamhuri saat meninjau langsung korban di IGD RSUD dr Agoesdjam Ketapang, Selasa (23/9/2025).
Jamhuri menyampaikan keprihatinannya atas peristiwa yang menimpa puluhan murid. Ia menegaskan bahwa seluruh biaya pengobatan korban akan ditanggung Pemkab Ketapang.
“Saya sudah minta Dinas Kesehatan dan pihak rumah sakit agar biaya pengobatan ini ditanggung Pemkab. Anak-anak tidak boleh terbebani,” ujarnya.
Menurutnya, dapur MBG sudah melakukan uji laboratorium terhadap makanan yang diduga menjadi penyebab keracunan. Pihaknya masih menunggu hasil resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
“Tadi saya bicara dengan pengawas MBG, katanya sedang uji lab di BPOM. Kita tunggu hasilnya. Kalau terbukti bersalah, kami akan rekomendasikan ke BGN agar dapur itu diberi sanksi tegas,” jelasnya.
Wabup yang baru menjabat sejak Februari 2025 itu juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap menu makanan program MBG.
“Nasi, lauk, dan sayur semua harus dicek dengan benar. Jangan sampai ada yang basi atau tidak layak konsumsi. Kasihan anak-anak kita,” harapnya.
Di sisi lain, awak media sempat mencoba meminta keterangan dari salah satu pengurus dapur MBG bernama Yoga di RSUD Agoesdjam. Namun, ia justru memilih menghindar dan kabur dengan sepeda motor ketika hendak diwawancarai.
Sementara itu, Koordinator MBG Provinsi Kalbar, Agus Kurniawi, menyampaikan permintaan maaf melalui pesan WhatsApp. Ia berjanji akan turun langsung ke Ketapang besok untuk memberikan keterangan resmi.
“Kami mohon maaf atas kelalaian SPPG ini. Untuk sementara, operasional dapur tersebut akan dihentikan dan dilakukan evaluasi,” ungkap Agus.
