medik-tv.com Pontianak – Bupati Ketapang, Alexander Wilyo, S.STP., M.Si., menghadiri agenda penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat yang digelar di Aula BPK Kalbar, Pontianak, pada Selasa, (31/03/2026).
Kehadiran Bupati Ketapang dalam forum tersebut merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Ketapang dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dalam kegiatan ini, Bupati turut didampingi oleh Wakil Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, Mateus Yudi, S.E., M.Si., serta Kepala BPKAD Kabupaten Ketapang.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati menerima langsung dokumen LHP dari Kepala BPK Perwakilan Kalimantan Barat, Dr. Sri Haryati, S.E., M.M., CSFA, CRMP. Ia menegaskan bahwa hasil pemeriksaan tersebut menjadi bagian penting dalam proses evaluasi dan perbaikan tata kelola keuangan daerah.
“Hasil pemeriksaan ini sebagai bahan evaluasi strategis. Fokus kita adalah memastikan seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Ketapang terus melakukan pembenahan, menyempurnakan sistem pengelolaan anggaran, dan memberikan pelayanan publik yang semakin berkualitas bagi seluruh masyarakat,” ujar Bupati.
Lebih lanjut, Bupati juga menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin antara pihak eksekutif dan legislatif dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang baik.
Menurutnya, dukungan DPRD dalam menjalankan fungsi pengawasan menjadi faktor penting agar setiap rekomendasi dari BPK dapat ditindaklanjuti secara cepat dan tepat sasaran.
Bupati menekankan bahwa tata kelola keuangan yang sehat bukan hanya sebatas pemenuhan administrasi, melainkan menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik serta memastikan setiap penggunaan anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Melalui momentum tersebut, Pemerintah Kabupaten Ketapang berkomitmen untuk terus memperkuat sistem pemerintahan yang bersih, profesional, dan akuntabel.
Langkah ini sekaligus menjadi bagian dari upaya mewujudkan visi “Pembangunan berkeadilan untuk Kabupaten Ketapang maju dan mandiri”, dengan memastikan setiap kebijakan dan program pembangunan berjalan secara transparan serta memberikan dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
