medik-tv.com Ketapang – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Ketapang menyelenggarakan Rapat Paripurna Penyampaian Jawaban Pemerintah Daerah atas Pandangan Umum Anggota DPRD Ketapang terhadap Pidato Bupati Ketapang atas Pengantar Nota Keuangan dan Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2024 di Gedung Pancasila Ketapang, Selasa (3/10/2024).
Bupati Ketapang yang diwakili Wakil Bupati (Wabup) Ketapang H. Farhan, SE., M.Si, menyampaikan beberapa strategi yang dilakukan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Teknis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu adanya kebijakan relaksasi pajak seperti diskon pajak, kebijakan pemutihan dan kebijakan pembebasan atas pajak tertentu.
“Optimalisasi upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah, digitalisasi penerimaan daerah, membangun kemitraan bersama pihak terkait dan upaya pengawasan kepatuhan wajib pajak dan wajib retribusi,” lanjut Wabup.
Wabup juga menyampaikan, terkait dengan harapan anggota DPRD berkaitan dengan tema Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Kabupaten Ketapang tahun 2024 yaitu “Peningkatan Reformasi Birokrasi yang Akuntabel dan Akselerasi Pemerataan Pembangunan dalam rangka menopang Pelayanan Publik” pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026 untuk dijadikan acuan dalam pembangunan daerah, Kabupaten Ketapang tetap berpedoman pada visi dan misi kepala daerah dengan program Panca Karya.
“Terhadap harapan saudara, kami sampaikan penyusunan dokumen perencanaan tahunan yang merupakan implementasi dari RPJMD 2021-2026, pada tahun 2024 memasuki tahun ke 3 Kabupaten Ketapang tetap pada program Panca Karya yaitu Ketapang Sehat, Ketapang Cerdas, Ketapang Nyaman, Ketapang Peduli dan Ketapang Sejahtera,” jelasnya.
Di tahun 2024 lanjut Wabup, masing-masing perangkat daerah telah mempersiapkan kegiatan penunjang dalam upaya meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat dengan indikator keberhasilan melalui Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan Indeks Reformasi Birokrasi.
“Terhadap fokus pembangunan “Peningkatan Reformasi Birokrasi yang Akuntabel dan Berkualitas”, Pemerintah Kabupaten Ketapang telah melaunching Mal Pelayanan Publik (MPP), ini upaya memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat, pada satu gedung atau tempat sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang dalam meningkatkan nilai Indeks Reformasi Birokrasi,” terang Wabup.
Pada aspek “Peningkatan Pemerataan Kesejahteraan”, Wabup menanggapi bahwa masyarakat masih bergantung pada sektor pertanian, peternakan dan perkebunan. Berdasarkan misi kelima Kabupaten Ketapang yaitu memperkokoh landasan perekonomian masyarakat, prioritas pembangunan tahun anggaran 2024 tetap melanjutkan pembangunan di bidang pertanian.
“Secara umum kegiatan tersebut berupa peningkatan hasil tanam pangan, sayuran dan buah-buahan hortikultura. Dalam upaya meningkatkan produk hasil pertanian, dilakukan kegiatan intensifikasi pertanian berupa akses irigasi pertanian, bibit unggul, pupuk dan tata cara pengelolaan pertanian modern dengan menggunakan teknologi pertanian yang berkembang saat ini,” tutup Wabup.
