medik-tv.com Ketapang – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Ketapang resmi dilantik oleh DPD HNSI Provinsi Kalimantan Barat di Aula Pendopo Bupati Ketapang, Sabtu (8/8/2026).
Bupati Ketapang Alexander Wilyo mengatakan, HNSI diharapkan mampu menjadi wadah yang memahami sekaligus menyampaikan berbagai persoalan nelayan secara terorganisasi.
Menurut Bupati Alexander, Pemerintah Kabupaten Ketapang siap berkolaborasi dengan HNSI, terutama untuk persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Sementara persoalan yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi atau pusat akan difasilitasi dan disampaikan melalui jalur yang sesuai.
“Kalau itu menjadi kewenangan kami di tingkat kabupaten, tentu kami siap membantu dan memfasilitasi. Tetapi kalau kewenangannya berada di provinsi atau pemerintah pusat, kita akan bersama-sama menyampaikan dan mengomunikasikannya kepada pihak yang memiliki kewenangan,” ujar Alexander.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah perizinan dan rekomendasi kapal nelayan. Bupati Alexander menjelaskan, sebagian kewenangan terkait perizinan berada di tingkat provinsi dan pusat sehingga pemerintah kabupaten tidak dapat mengambil alih kewenangan tersebut.
Namun, Pemkab Ketapang tetap akan membantu mengawal dan menyampaikan aspirasi nelayan kepada pihak terkait.
Selain perizinan, ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) untuk nelayan juga menjadi perhatian pemerintah daerah. Bupati Alexander mengatakan pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Pertamina dan instansi terkait untuk memastikan kebutuhan BBM nelayan dapat terpenuhi.
“Kita ingin kuota BBM di Ketapang cukup, termasuk untuk kebutuhan nelayan. Saya tidak ingin persoalan BBM ini kemudian membuat masyarakat kesulitan menjalankan aktivitasnya,” katanya.
Alexander juga menilai Kabupaten Ketapang memiliki potensi perikanan yang besar. Karena itu, pengembangan sektor tersebut perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari penangkapan ikan, sarana dan prasarana, BBM, perizinan, pendaratan hasil tangkapan, pengolahan hingga pemasaran.
Ia berharap HNSI dapat menjadi mitra pemerintah dalam menghimpun persoalan nelayan dan menyampaikannya secara terarah.
“Kalau ada persoalan di lapangan, sampaikan. Kita duduk bersama, kita lihat kewenangannya di mana, kemudian kita carikan jalan keluarnya,” ujarnya.
Menurut Alexander, perhatian terhadap masyarakat nelayan merupakan bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang berkeadilan di Kabupaten Ketapang.
Dengan dilantiknya DPC HNSI Ketapang, pemerintah berharap komunikasi antara organisasi nelayan dan pemerintah semakin kuat sehingga aspirasi masyarakat nelayan dapat disampaikan dan ditindaklanjuti sesuai kewenangan masing-masing.
