medik-tv.com Ketapang – Pemerintah Kabupaten Ketapang menaikkan status penanganan bencana dari siaga menjadi Tanggap Darurat Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla), Rabu (2/9/2026).
Bupati Ketapang Alexander Wilyo mengatakan, keputusan tersebut diambil menyusul meluasnya karhutla yang hingga awal September telah terjadi di 15 dari 20 kecamatan. Kebakaran tidak hanya mengancam lingkungan, tetapi juga berdampak pada kualitas udara, kesehatan masyarakat, dan ketersediaan air bersih.
“Penetapan status tanggap darurat ini menjadi dasar kita untuk mengambil kebijakan yang lebih jauh, termasuk mengerahkan seluruh sumber daya yang ada untuk penanggulangan karhutla,” kata Alexander.
Menurutnya, dukungan personel di lapangan saat ini relatif memadai, melibatkan TNI, Polri, BPBD, Manggala Agni, relawan, dan masyarakat. Tantangan utama justru berada pada keterbatasan sarana, terutama sumber air dan peralatan pemadaman di lokasi yang sulit dijangkau.
Pemkab Ketapang meminta pemerintah pusat meningkatkan intensitas water bombing, terutama untuk wilayah pedalaman dan kawasan lahan mineral. Saat ini dua helikopter bantuan BNPB telah berada di Bandara Rahadi Oesman Ketapang, masing-masing untuk pemadaman udara serta patroli dan pemantauan titik kebakaran.
Alexander juga meminta dukungan Pertamina untuk menjamin ketersediaan avtur, agar operasi pemadaman udara dapat berjalan maksimal.
“Keberadaan helikopter water bombing tidak akan dapat dimanfaatkan secara maksimal apabila ketersediaan avtur tidak terpenuhi,” ujarnya.
Dampak asap juga mulai dirasakan masyarakat. Kualitas udara di Ketapang dilaporkan mencapai ISPU sekitar 300 atau kategori sangat tidak sehat, sementara Dinas Kesehatan mencatat 803 kasus ISPA yang berkaitan dengan memburuknya kualitas udara.
Alexander meminta fasilitas kesehatan meningkatkan kesiapsiagaan dan mengimbau masyarakat menggunakan masker serta mengurangi aktivitas di kawasan yang terdampak asap.
Masyarakat juga diminta menghindari Jalan Pelang jika tidak memiliki keperluan mendesak. Pemerintah daerah bahkan membuka kemungkinan menutup sementara akses tersebut apabila kondisi membahayakan keselamatan pengguna jalan.
Di tengah kemarau panjang, Alexander meminta camat dan kepala desa memperkuat pencegahan serta melarang masyarakat melakukan pembakaran lahan maupun sampah.
“Tidak boleh membakar dalam bentuk apa pun dan tujuan apa pun. Tahan dulu. Bakar sampah pun jangan dulu,” tegasnya.
Camat diminta aktif menjadi koordinator penanganan karhutla di wilayah masing-masing dengan melibatkan pemerintah desa, aparat, perusahaan, relawan, dan masyarakat.
Alexander menegaskan penanganan karhutla tidak boleh hanya aktif ketika pejabat datang ke lokasi. Menurutnya, kecepatan respons di tingkat kecamatan dan desa sangat menentukan agar api tidak semakin meluas.
Status tanggap darurat diharapkan mempercepat mobilisasi sumber daya dan dukungan dari pemerintah pusat maupun provinsi. Di saat yang sama, Alexander mengajak masyarakat menjaga lingkungan, menghemat air, serta saling membantu warga yang terdampak.
