medik-tv.com KETAPANG – Aliansi pemuda dan mahasiswa yang tergabung dalam Cipayung+ dan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kabupaten Ketapang menggelar aksi damai di halaman Kantor DPRD Kabupaten Ketapang, Rabu (14/10/2026). Dalam aksi tersebut, mereka menyampaikan enam tuntutan terkait antrean panjang bahan bakar minyak (BBM), penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta pengawasan anggaran penanggulangan bencana.
Sebelum menggelar aksi di DPRD, perwakilan aliansi terlebih dahulu melakukan audiensi dengan Bupati Ketapang. Setelah itu, massa bergerak menuju halaman Kantor DPRD untuk menyampaikan aspirasi dan mendesak wakil rakyat mengambil langkah konkret dalam menangani persoalan yang berdampak langsung terhadap masyarakat.
Enam tuntutan yang disampaikan meliputi desakan agar DPRD lebih responsif terhadap persoalan antrean panjang BBM dan karhutla, mendorong langkah konkret dalam penanganan kedua persoalan tersebut, memperketat pengawasan terhadap Pertamina dan Jobber Ketapang, serta menjadwalkan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama pihak terkait untuk membahas persoalan BBM.
Selain itu, mahasiswa meminta DPRD mengawal usulan penambahan kuota BBM untuk Kabupaten Ketapang kepada Pertamina serta mengawasi penggunaan anggaran penanggulangan karhutla agar pelaksanaannya berjalan sesuai kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
Ketua DPRD Kabupaten Ketapang, Ahmad Sholeh, menyambut positif aksi damai tersebut. Ia menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan para pemuda dan mahasiswa. Menurutnya, sejumlah poin tuntutan telah mulai ditindaklanjuti oleh DPRD.
“Ada enam tuntutan yang diberikan kepada kami dan insya Allah tuntutan itu akan segera kita tindak lanjuti. Sebagian juga sudah kita lakukan dan tindak lanjuti,” ujar Ahmad Sholeh saat diwawancarai medik.tv.
Ia menilai aspirasi dan kritik konstruktif dari mahasiswa serta organisasi kepemudaan (OKP) merupakan masukan penting bagi DPRD untuk meningkatkan kinerja, terutama dalam menjalankan fungsi pengawasan dan menyerap kebutuhan masyarakat secara langsung.
“Ini menjadi suatu energi baru bagi kami sebagai anggota DPRD dengan adanya aksi tersebut. Jadi, kita lebih meningkatkan pengawasan, lebih meningkatkan turun ke lapangan untuk menyerap apa yang diinginkan oleh masyarakat. Tujuannya adalah untuk menyejahterakan masyarakat,” ungkapnya.
Selain menanggapi tuntutan mahasiswa, Ahmad Sholeh juga mengapresiasi penambahan alokasi BBM untuk Kabupaten Ketapang. Ia berharap upaya tersebut dapat membantu memenuhi kebutuhan energi masyarakat, sementara persoalan distribusi dan antrean BBM tetap menjadi perhatian bersama.
Aksi tersebut menjadi wadah bagi pemuda dan mahasiswa untuk menyampaikan aspirasi sekaligus mendorong pemerintah daerah, DPRD, dan pihak terkait agar memperkuat koordinasi dalam menangani persoalan BBM dan karhutla di Kabupaten Ketapang.
