medik-tv.com KETAPANG – Antrean panjang kendaraan di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat, menjadi perhatian masyarakat. Menanggapi kondisi tersebut, PT Pertamina (Persero) menjelaskan bahwa keterlambatan pasokan BBM, khususnya Pertalite, menjadi salah satu faktor yang memengaruhi kelancaran distribusi di wilayah Ketapang dan Kayong Utara.
Penjelasan itu disampaikan Sales Branch Manager (SBM) Fuel Wilayah Ketapang dan Kayong Utara, Rio Fairus Prambudi, dalam rapat di Ruang Rapat Utama Bupati Ketapang, Senin malam (12/10/2026).
Dalam rapat tersebut, Rio menyampaikan bahwa secara regulasi, kuota Jenis BBM Tertentu (JBT) dan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP), termasuk Pertalite, di Kabupaten Ketapang mengalami kenaikan sebesar 1,4 persen dibandingkan kuartal III.
Meski kuota mengalami peningkatan dan surat keputusan (SK) untuk kuartal IV telah diterbitkan, kondisi di lapangan masih menghadapi kendala distribusi. Menurut Rio, salah satu faktor utamanya adalah keterlambatan pasokan Pertalite melalui jalur impor yang berdampak pada distribusi BBM secara nasional.
“Ini terjadi memang di skala nasional, Pak. Semua daerah di Indonesia mengalami keterlambatan pengiriman kargo Pertalite karena adanya delay impor,” ujar Rio dalam rapat tersebut.
Keterlambatan pasokan ini menjadi tantangan tersendiri bagi distribusi BBM di daerah. Di tengah kebutuhan masyarakat yang harus tetap terpenuhi, kelancaran penyaluran menjadi faktor penting untuk mengurangi antrean dan menjaga aktivitas masyarakat tetap berjalan.
Untuk mengantisipasi keterbatasan pasokan, Pertamina mengupayakan tambahan BBM dari sejumlah wilayah. Langkah tersebut dilakukan melalui koordinasi dengan Integrated Terminal (IT) Pontianak dan Pangkalan Bun, serta pemanfaatan skema spot charter dan armada mobil tangki industri untuk mengangkut pasokan tambahan menuju Ketapang.
Pertamina juga menyampaikan bahwa pasokan BBM melalui jalur laut dijadwalkan kembali tiba pada 14 Oktober 2026. Kargo tersebut direncanakan membawa 2.500 kiloliter (KL) Pertalite dan 250 KL Pertamax.
Kedatangan pasokan tersebut diharapkan dapat membantu memulihkan ketersediaan BBM di Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara, sekaligus mengurangi antrean kendaraan di SPBU.
Namun, efektivitas langkah tersebut akan bergantung pada realisasi kedatangan kargo, kelancaran distribusi lanjutan, serta pemerataan penyaluran BBM ke SPBU yang membutuhkan pasokan.
Selain mengupayakan penambahan pasokan, Pertamina juga mempertimbangkan penerapan sistem ganjil-genap di SPBU sebagai salah satu opsi untuk mengendalikan antrean kendaraan.
Rio mengatakan, skema serupa telah diterapkan di sejumlah daerah, termasuk Sintang dan Sanggau. Melalui mekanisme tersebut, kendaraan dapat melakukan pengisian BBM berdasarkan kesesuaian angka terakhir pelat nomor dengan tanggal yang ditetapkan.
Meski demikian, penerapan kebijakan tersebut di Ketapang masih dalam tahap pembahasan. Pertamina mempertimbangkan kondisi masyarakat dan potensi dampak kebijakan agar langkah yang diambil tidak justru menimbulkan persoalan baru.
“Kami berkiblat ke Sintang dan Sanggau yang menerapkan program ganjil-genap di SPBU. Hal ini masih dimasak terlebih dahulu agar tidak menimbulkan gejolak yang lebih parah, dan kami berharap saat pasokan pertama datang, program ini bisa mulai dijalankan karena terbukti efektif mengurai antrean,” jelas Rio.
Rencana tersebut masih memerlukan pertimbangan lebih lanjut sebelum diterapkan. Kejelasan mekanisme, waktu pelaksanaan, serta sosialisasi kepada masyarakat akan menjadi hal penting apabila kebijakan itu akhirnya diberlakukan.
Dalam kesempatan yang sama, Rio turut menjelaskan sorotan masyarakat mengenai armada transporter yang disebut membutuhkan waktu lama saat mengisi BBM.
Menurut dia, kondisi tersebut berkaitan dengan keterbatasan stok di Fuel Terminal Jobber Ketapang. Karena stok di terminal tersebut sedang kosong, armada transporter terpaksa ditarik ke Pontianak untuk mendapatkan pasokan.
Kebijakan itu, kata Rio, dilakukan sebagai langkah untuk menjaga ketahanan stok harian dan memastikan kebutuhan BBM masyarakat tetap dapat dipenuhi pada hari-hari berikutnya.
Situasi tersebut menunjukkan bahwa persoalan antrean BBM tidak hanya berkaitan dengan besaran kuota, tetapi juga menyangkut kelancaran pasokan, kesiapan fasilitas penyimpanan, serta efektivitas distribusi hingga ke SPBU.
Antrean BBM yang berkepanjangan berpotensi mengganggu aktivitas masyarakat, terutama pengguna kendaraan yang bergantung pada BBM untuk bekerja, menjalankan usaha, dan memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Karena itu, selain penambahan pasokan dan kemungkinan penerapan pembatasan pengisian, kepastian distribusi menjadi aspek penting yang perlu terus dipantau.
Jadwal kedatangan kargo pada 14 Oktober 2026 menjadi salah satu tahapan yang dinantikan untuk membantu memulihkan pasokan. Masyarakat kini membutuhkan kepastian bahwa tambahan BBM tersebut dapat segera disalurkan secara merata dan antrean di SPBU berangsur normal.
Di sisi lain, perkembangan situasi ini juga membutuhkan komunikasi yang terbuka antara Pertamina, pemerintah daerah, pengelola SPBU, dan masyarakat. Dengan informasi yang jelas serta penanganan yang terukur, diharapkan keresahan masyarakat dapat ditekan sembari memastikan kebutuhan energi di Ketapang dan Kayong Utara tetap terpenuhi.
