Wabup Ketapang Bantu Kepulangan Dua WNI yang Ditahan di Kamboja, Soroti Pengawasan PMI dan TKA

medik-tv.com KETAPANG – Kepedulian terhadap warga negara Indonesia (WNI) yang menghadapi persoalan hukum dan keimigrasian di luar negeri ditunjukkan Wakil Bupati Ketapang, Jamhuri Amir, SH. Ia memberikan bantuan biaya tiket kepulangan bagi dua WNI yang sebelumnya ditahan oleh kepolisian Kamboja.

Salah satu dari dua warga tersebut diketahui berasal dari Kabupaten Ketapang. Keduanya diduga menghadapi persoalan keimigrasian akibat dokumen izin tinggal yang telah habis masa berlakunya. Kondisi mereka semakin sulit setelah diduga ditelantarkan oleh pihak yang mempekerjakan.

Mengetahui kondisi tersebut, Jamhuri Amir memberikan bantuan tiket perjalanan menuju Jakarta. Hingga kini, keduanya masih menunggu proses kepulangan ke Indonesia.

Jamhuri berharap peristiwa ini menjadi pelajaran bagi masyarakat, khususnya warga Ketapang, agar lebih berhati-hati menerima tawaran pekerjaan di luar negeri. Calon pekerja harus memastikan identitas perusahaan, jenis pekerjaan, pihak pemberi kerja, serta kelengkapan dan legalitas dokumen.

“Jangan sampai masyarakat menjadi korban karena berangkat bekerja ke luar negeri tanpa tujuan yang jelas. Harus diketahui bekerja sebagai apa, di mana, siapa yang mempekerjakan, serta bagaimana legalitas dokumennya,” tegasnya.

IMIGRASI DIMINTA TERBUKA SOAL DATA PMI DAN TKA

Selain menyoroti persoalan pekerja migran Indonesia (PMI), Jamhuri meminta Kantor Imigrasi Ketapang meningkatkan pengawasan terhadap warga yang akan bekerja ke luar negeri.

Menurutnya, pengawasan tidak cukup hanya melalui pemeriksaan administrasi. Imigrasi perlu memastikan negara tujuan, perusahaan pemberi kerja, jenis pekerjaan, masa berlaku paspor, serta kelengkapan dokumen izin kerja.

Ia juga meminta Kantor Imigrasi Ketapang terbuka mengenai data jumlah warga asal Ketapang yang bekerja di luar negeri.

Menurut Jamhuri, keterbukaan informasi tersebut penting bagi masyarakat dan media sebagai bagian dari transparansi pelayanan publik sekaligus upaya perlindungan WNI.

See also  Jamaah Umrah MK Tour Ketapang Ungkap Kepuasan atas Pelayanan Selama di Tanah Suci

“Laporan tidak perlu dipersulit dengan berbagai alasan administrasi. Yang jelas, Imigrasi Ketapang harus bisa memberikan penjelasan kepada media mengenai jumlah tenaga kerja Indonesia yang berangkat ke luar negeri, khususnya dari Kabupaten Ketapang,” ujarnya.

SOROTI KEBERADAAN RIBUAN TKA DI KETAPANG DAN KAYONG UTARA

Jamhuri juga menyoroti keberadaan tenaga kerja asing (TKA) di sejumlah perusahaan, khususnya sektor pertambangan di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayong Utara.

Ia menyebut sejumlah perusahaan pertambangan mempekerjakan lebih dari seribu tenaga kerja asing. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu mendapat perhatian serius dari instansi terkait, baik di tingkat kabupaten maupun Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.

Jamhuri menegaskan, pengawasan keimigrasian tidak hanya berlaku bagi WNI yang bekerja di luar negeri, tetapi juga terhadap TKA yang bekerja di Indonesia. Seluruh aktivitas dan dokumen keimigrasian mereka harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Data mengenai jumlah TKA, perusahaan tempat mereka bekerja, serta status izin tinggal dan izin kerja harus jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia secara khusus menyoroti dokumen keimigrasian, seperti Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) serta kategori izin C18, C19, dan C20. Menurutnya, kesesuaian jenis izin dengan aktivitas tenaga kerja asing perlu dipastikan melalui pemeriksaan yang transparan.

“Jangan sampai data yang dilaporkan tidak sinkron dengan kondisi sebenarnya di lapangan. Imigrasi harus menyampaikan data riil. Kita perlu mengetahui berapa jumlah TKA, di perusahaan mana mereka bekerja, serta bagaimana status dokumen dan izin tinggalnya,” tegas Jamhuri.

Ia menilai pengawasan terhadap TKA bukan sekadar persoalan administrasi, melainkan juga berkaitan dengan ketertiban, kepastian hukum, dan keamanan daerah.

TRANSPARANSI DATA HARUS DIIKUTI PENGAWASAN NYATA

Persoalan ini menjadi pengingat pentingnya pengawasan mobilitas tenaga kerja lintas negara secara serius dan berimbang.

See also  Wakil Bupati Ketapang Jamhuri, Berkunjung ke rumah Mantan Bupati Periode 2016-2025,

WNI yang bekerja di luar negeri harus mendapatkan perlindungan agar terhindar dari penelantaran maupun penyalahgunaan dokumen. Di sisi lain, TKA yang bekerja di Indonesia juga wajib memenuhi seluruh ketentuan hukum yang berlaku.

Masyarakat membutuhkan keterbukaan data dan pengawasan nyata, bukan sekadar laporan administratif.

Karena itu, Kantor Imigrasi Ketapang diharapkan memberikan penjelasan terbuka mengenai jumlah PMI asal Kabupaten Ketapang yang bekerja di luar negeri, sekaligus data jumlah dan status keimigrasian TKA yang bekerja di Ketapang dan Kayong Utara.

Tanpa data yang transparan dan pengawasan yang terukur, berbagai potensi persoalan di lapangan akan sulit terdeteksi dan ditangani sejak dini.