medik-tv.com Ketapang – Puluhan mahasiswa dan elemen masyarakat menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Bupati Ketapang, Kalimantan Barat, Jumat (31/7/2026). Mereka menyoroti kelangkaan dan antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) serta menyampaikan sejumlah tuntutan terkait persoalan daerah dan isu nasional.
Aksi tersebut diikuti mahasiswa Politeknik Negeri Ketapang, STAI Al-Haudl Ketapang, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), mahasiswa AMKI-GK, serta sejumlah elemen masyarakat.
Mahasiswa meminta pemerintah memberikan kepastian mengenai langkah dan waktu penyelesaian persoalan kelangkaan serta antrean BBM dan LPG di Kabupaten Ketapang.
Agus Haryandi, mahasiswa STAI Al-Haudl Ketapang, mengatakan kelangkaan BBM telah menimbulkan keresahan dan berdampak terhadap aktivitas masyarakat.
“Kami meminta pemerintah memberikan kepastian terkait persoalan kelangkaan BBM ini. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat, sehingga perlu ada solusi yang jelas,” ujar Agus kepada Medik TV.
Selain BBM, massa juga menyampaikan tuntutan terkait transparansi anggaran dan meminta agar program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak mengurangi anggaran pendidikan.
Mahasiswa turut menyampaikan kekecewaan karena Ketua DPRD Kabupaten Ketapang tidak hadir menemui massa. Mereka menyebut telah menyampaikan surat tembusan dan undangan kepada pihak DPRD.
Mahasiswa juga meminta agar mereka dilibatkan dalam pembahasan kebijakan yang berkaitan dengan penyelesaian persoalan BBM di daerah.
Indra Saputra, ketua umum Komisariat Pertanian HMI Cabang Ketapang, meminta pemerintah segera mengambil langkah konkret karena BBM dinilai berkaitan langsung dengan aktivitas masyarakat dan perekonomian daerah.
“Kami berharap pemerintah segera berbenah dan mempercepat penanganan persoalan BBM. Kalau dalam waktu dua hari tidak ada perubahan yang signifikan, kami akan mempertimbangkan aksi lanjutan dengan jumlah massa yang lebih besar,” kata Indra kepada Medik TV.
Menurut Indra, batas waktu tersebut mengacu pada pernyataan pemerintah daerah yang menyebut akan melakukan pembenahan distribusi BBM dalam waktu sekitar dua hari.
Menanggapi aksi tersebut, Staf Ahli Bupati Ketapang Bidang Kemasyarakatan dan SDM, Mintaria, mengatakan Pemkab Ketapang menerima dan mengapresiasi aspirasi yang disampaikan mahasiswa dan masyarakat.
Mintaria mengatakan pemerintah daerah telah melakukan sejumlah langkah penanganan, termasuk berkoordinasi dengan Pertamina dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Pemkab juga menggelar pertemuan bersama Forkopimda, Hiswana Migas, serta pengelola SPBU dan SPBU-N untuk membahas distribusi BBM.
Selain itu, pengawasan di sejumlah SPBU dilakukan bersama aparat penegak hukum guna memastikan distribusi BBM tepat sasaran dan mencegah pembelian yang tidak sesuai ketentuan.
“Pemerintah Kabupaten Ketapang menerima aspirasi yang disampaikan mahasiswa dan akan menindaklanjutinya. Kami terus melakukan koordinasi dan pembenahan agar distribusi BBM dapat kembali normal,” ujar Mintaria.
Pemkab Ketapang sebelumnya juga telah mengajukan penambahan kuota BBM dan menyampaikan persoalan distribusi kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
Mintaria berharap distribusi BBM di Kabupaten Ketapang berangsur normal dalam beberapa hari hingga satu minggu ke depan. Pemerintah daerah juga mengimbau masyarakat menggunakan BBM secara bijak serta menjaga keamanan dan ketertiban agar situasi tetap kondusif.
